Download SISTEM JARINGAN JALAN & PENETAPAN FUNGSI & STATUS JALAN.ppt PDF

TitleSISTEM JARINGAN JALAN & PENETAPAN FUNGSI & STATUS JALAN.ppt
File Size446.1 KB
Total Pages53
Table of Contents
                            SISTEM JARINGAN JALAN PENETAPAN FUNGSI & STATUS JALAN
Slide 2
Slide 3
Slide 4
WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
Slide 38
Slide 39
Slide 40
Slide 41
Slide 42
Slide 43
Slide 44
Slide 45
Slide 46
Slide 47
Slide 48
Slide 49
Slide 50
Slide 51
Slide 52
Slide 53
                        
Document Text Contents
Page 1

SISTEM JARINGAN JALAN
PENETAPAN FUNGSI & STATUS JALAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

1

Disampaikan pada :

SOSIALISASI DAN DISEMINASI

PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG JALAN DAERAH

2012

Oleh :

Sutono

Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Madya

Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Page 2

JALAN
(dari UU-38/2004, tentang Jalan)

2

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perleng-
kapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (pasal 1 ayat 4)

SISTEM JARINGAN JALAN
(dari UU-38/2004, tentang Jalan)

Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang
saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat
pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh
pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;

Page 27

27

Dari Pasal 17 :
Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum,
pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan
jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.

Dari Pasal 18 :

1.Pengaturan jalan secara umum , meliputi:

a.pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya;

b.perumusan kebijakan perencanaan;
c.pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro; dan
d.penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan

jalan.

2.Pengaturan jalan nasional , meliputi:

a.penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan
kolektor yang menghubungkan antaribukota provinsi dalam
sistem jaringan jalan primer;

• penetapan status jalan nasional; dan
• penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional.

PENGATURAN JALAN (1)
(dari UU-38/2004, tentang Jalan)

Page 52

UPAYA SUPAYA JALAN Nas/Prov/Kab/Kota
BISA BERKESINAMBUNGAN (SUSTAINABLE)

1. Perlu penetapan fungsi dan status jalan N/P/K/K sesuai prosedur secara
menyeluruh (terintegrasi) untuk koridor wilayah dan waktu yang terukur.

2. Penetapan status yang berarti penetapan kewenangan penyelenggaraan serta
sumber-sumber dana yang dapat digunakan.

3. Sumber –Sumber Dana :

- Jalan Nasional  APBN

- Jalan Prov/Kab/Kota  APBD Prov/Kab/Kota terkait dengan penanganan

jalan termasuk DAK untuk prasarana jalan

(DAK Jalan dicantumkan dalam APBD).

- Pengalokasian dari masing-masing intitusi terkait dengan penanganan seluruh

jaringan jalan  sinergi/terintegrasi, sesuai prioritas, dan terukur.

- Memanfaatkan : Musrenbang, Konreg, dsb.

4. Perlu adanya evaluasi penanganan jalan N/P/K/K, dikaitkan dengan :
- sumber-sumber dana yang ada.
- bobot pengalokasian dana (secara nasional/provinsi/kabupaten/kota).

52

Similer Documents