Download Potongan Pajak Bg Bendahara Desa PDF

TitlePotongan Pajak Bg Bendahara Desa
File Size6.6 MB
Total Pages62
Table of Contents
                            Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Kewajiban Mendaftarkan Diri
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
Kewajiban Pelaporan
AGAR KEWAJIBAN PAJAK BISA DILAKUKAN …
Contoh NPWP
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37
TATA CARA PEMOTONGAN PPh Psl 4 (2) dan PPh Psl 23
TATA CARA PENYETORAN PPh Psl 4 (2) dan PPh Psl 23
TATA CARA PELAPORAN PPh Psl 4 (2) dan PPh Psl23
PEMUNGUTAN PPN SEHUBUNGAN BELANJA BARANG/JASA
BELANJA BARANG/JASA TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARA
Slide 43
Slide 44
BKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
PPN TIDAK DIPUNGUT
TATA CARA PEMUNGUTAN
TATA CARA PENYETORAN
TATA CARA PELAPORAN
BEA MATERAI
Slide 51
Slide 52
Slide 53
Slide 54
CONTOH KASUS
KEWAJIBAN PAJAKNYA
KEWAJIBAN PAJAKNYA
KEWAJIBAN PAJAKNYA
Kwitansi Include PPN
KEWAJIBAN PAJAKNYA
KESIMPULAN
Slide 62
                        
Document Text Contents
Page 1

SOSIALISASI DASAR-DASAR
PERPAJAKAN

DALAM PEMERINTAHAN DESA

Yogyakarta, 24 Juni 2015

Page 2

PENGERTIAN PAJAK
Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat

Page 31

TATA CARA PELAPORAN

PELAPORAN
PPh PASAL 22
PELAPORAN

PPh PASAL 22

SPT MASA
F.1.1.32.02
SPT MASA
F.1.1.32.02

KE KPP/KP2KPKE KPP/KP2KP

SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH

BULAN TAKWIM BERAKHIR

SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH

BULAN TAKWIM BERAKHIR

JIKA JATUH PADA HARI LIBURJIKA JATUH PADA HARI LIBUR

PADA HARI KERJA BERIKUTNYAPADA HARI KERJA BERIKUTNYA

Page 32

ASPEK PERPAJAKAN ATAS BELANJA JASA
(APBN DAN ATAU APBD)

BELANJA JASA KONTRUKSI
SEWA TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN

BELANJA JASA NON
KONSTRUKSI ATAU SEWA

TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

DIPOTONG PPh
FINAL PSL 4 (2)
DIPOTONG PPh
FINAL PSL 4 (2)

DIPOTONG PPh
PSL 23

DIPOTONG PPh
PSL 23

DIPUNGUT PPN
(JIKA LEBIH

DARI
Rp 1 JT)

DIPUNGUT PPN
(JIKA LEBIH

DARI
Rp 1 JT)

DIPUNGUT PPN
(JIKA LEBIH

DARI
Rp 1 JT)

DIPUNGUT PPN
(JIKA LEBIH

DARI
Rp 1 JT)

Page 61

KESIMPULAN
Pihak yang berperan dalam melaksanakan fungsi
perbendaharaan dan fungsi pemungutan pajak dalam
pengelolaan APBN/APBD adalah Bendahara satuan
kerjanya.

Demikian pula di Desa, Bendahara Desa lah yang
melaksanakan pengeluaran anggaran yang dana nya
bersumber dari APBD memiliki kewajiban memungut,
menyetor dan melaporkan pajak pusat yang diantaranya
meliputi Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari PPh Pasal
21, Pasal 22, Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

Page 62

Terima Kasih

Bangga bayar pajak

Similer Documents