Download Naskah Akademik Perusahaan Daerah PDF

TitleNaskah Akademik Perusahaan Daerah
File Size348.5 KB
Total Pages34
Document Text Contents
Page 1

NASKAH AKADEMIK

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA)

KABUPATEN SERUYAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

KABUPATEN SERUYAN

TAHUN 2012

Page 2

Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya otonomi daerah bermakna dimulailah suatu era baru dalam pembiayaan

pembangunan daerah. Pada waktu yang lalu pemerintah pusat memiliki banyak peranan

dalam perencanaan pembangunan di daerah, namun sekarang dalam sistem otonomi,

daerah memiliki keleluasaan mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain daerah juga dituntut

lebih mandiri, termasuk membiayai seluruh kegiatannya sehingga Pemda harus

bertanggung jawab atas pembangunan di daerahnya.

Hal diatas sejalan dengan semangat otonomi daerah yang pada dasarnya

memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemda untuk mencari sumber-sumber

penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal

pembangunan daerahnya, dengan demikian daerah dipacu untuk melakukan pemanfaat

sumber daya yang dimiliki secara maksimal

Pendirian BUMD/Perusahaan Daerah oleh Pemda merupakan salah satu cara untuk

memenuhi pendapatan asli daerah, pendirian ini merupakan upaya Pemda untuk

menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengeolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, sebagai mana yang diatur didalam Pasal 157 huruf “a” angka 4 Undang-

undang Nomor 34 tahun 2004 tentang PemdaSejarah membuktikan bahwa bangsa

Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan di segala bidang.

Di Kabupaten Seruyan pembentukan perusahaan daerah ini adalah sebagai tindak

lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik

Daerah Kabupaten Seruyan dan merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten

Seruyan untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud didalam paragraf

di atas. Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud sebagai pelaksana kegiatan usaha

berorientiasi komersil dan profit, peningkatan pelayanan masyarakat, pioneering kegiatan

usaha berbasis potensi lokal, prime mover untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya

Alam, dan penghela perekonomian daerah. Dengan demikian keberadaan Perusahaan

Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Seruyan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan secara luas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut :

Page 17

Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 16

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah

perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta

menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber

pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong

peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dengan

melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak lain.

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Seruyan mandiri, yaitu

untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan

daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka

meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Secara umum prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahan dalam

rangkah menuju tata kelola perusahan adalah :

a) Akuntabilitas (accountabelity), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang dan

tanggung jawab masing masing organ-organ perusahaan yang diangkat setelah

melalui fit and propertes, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien.

b) Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan, perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak

manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan

peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang

sehat.

c) Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan

keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama

yang berhubungan dengan kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan

tepat waktu.

d) Pertanggung jawaban (responsibility) yaitu perwujudan kewajiban organ

perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan

perUndang-undangan yang berlaku dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam

mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Page 18

Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 17

e) Kewajiban (fairnes) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan

perjanjian.

Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kongkrit antara lain

dengan dilakukannya pemisahan tanggung jawab dan kewajiban yang disertai dengan

mekanisme kerjasama antar organ-organ perusahaan, melakukan pengawasan ketika organ-

organ itu melakukan tugasnya untuk menghindari adanya tekanan atau benturan

kepentingan, melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, dan

pengungkapan informasi material mengenai perusahaan melalui media yang dapat diakses

dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi tujuan

dan strategi secara jelas, sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing

individu dapat dinilai secara objektif.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Perkembangan Kabupaten Seruyan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan

potensi daerah pada saat sekarang sangat membutuhkan adanya tindakan-tindakan pro

aktif, terutama dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan di segala bidang.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut

untuk mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan

demikian dibutuhkan adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat

dari Pemerintah Daerah untuk dapat menggali, mengelola dan mengembangkan segala

potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan keuangan daerah.

Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat khusus serta kejelian dari

Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi untuk membidik potensi usaha yang

prospektif dan menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala resiko. Tindakan

proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan melakukan

berbagai investasi/penyertaan modal pada badan-badan usaha dan perseroan yang

diharapkan mampu memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan diharapkan

mampu memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan Pendapatan Asli

Daerah untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Seruyan.

Pada saat ini seluruh daerah di Indonesia telah memiliki atau merencanakan untuk

memiliki perusahaan daerah. Kecenderungan perusahaan daerah yang dibentuk oleh

daerah-daerah di Indonesia adalah perusahaan daerah di bidang air minum, pengelolaan

pasar dan perkreditan. Sedikit sekali daerah yang membangun perusahaan daerah untuk

tujuan membangun industri.

Page 33

Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 32

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kesempatan

seluas luasnya kepada Pemda untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi

peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal pembangunan

daerahnya, dengan demikian daerah dipacu untuk melakukan pemanfaat sumber daya

yang dimiliki secara maksimal. Dengan demikian Pembentukan Perusahaan Daerah

di Kabupaten Seruyan adalah bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan implementasi Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten

Seruyan.

2. Memfasilitasi pengembangan industrialisasi komoditi unggulan yang ada di

Kabupaten Seruyan.

3. Mengelola kawasan industri Kabupaten Seruyan.

4. Mengoptimalkan potensi ekonomi di Kabupaten Seruyan menjadi kegiatan

produktif yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kabupaten

Seruyan dan memberikan kontribusi pada PAD Kabupaten Seruyan.

5. Menjadi pemimpin dalam penguatan ekonomi lokal dan mewujudkan

kemandirian perekonomian dan keuangan daerah Kabupaten Seruyan.

B. SARAN

Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu disusun materi

penormaan yang lengkap terhadap pembentukan Perusahaan Daerah agar tujuan

untuk menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukumya dapat tercapai.

Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan

Peraturan Daerah Pembentukan Perusahaan Daerah perlu menjadi prioritas

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah

Kabupaten Seruyan Tahun 2014.

Page 34

Naskah Akdemik Pembentukan Perusda Kabupaten Seruyan | 33

LAMPIRAN

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SERUYAN MANDIRI

KABUPATEN SERUYAN

Similer Documents