Download Makalah Hukum Kesehatan - Santi Nastiti PDF

TitleMakalah Hukum Kesehatan - Santi Nastiti
File Size205.2 KB
Total Pages52
Table of Contents
                            JUDUL MAKALAH.pdf
Kata Pengantar dan Daftar Isi.pdf
Abstrak dan Isi.pdf
                        
Document Text Contents
Page 26

22

(2) Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan.

(3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam

bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk

itu.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam

bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang

dapat diartikan sebagai ucapan setuju.

(5) Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.

Ad 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada dasarnya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut

hukum. Cakap menurut hukum maksudnya orang tersebut mempunyai

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Setiap orang adalah cakap untuk

membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak

cakap (Pasal 1329 KUHPerdata). Tak cakap membuat suatu perjanjian adalah

(Pasal 1330 KUHPerdata):

a. Orang-orang yang belum dewasa;

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan

pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang

membuat perjanjian tertentu.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

istri telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Selain kecakapan berlandaskan faktor usia, kecakapan juga ditentukan

berdasarkan faktor kesehatan mental.30 Kecakapan juga ditentukan oleh undang-

30 Agus Sardjono, op.cit., hal 14, mengutip J. David Reitzel, et al., “Contemporary

Business Law, Principles and Cases”, ed. ke-4, (Mc.Graw-Hill Book Company, 1986), hal 142.

Page 27

23

undang.31 Misalnya, seorang tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis

haruslah tenaga kesehatan yang telah memperoleh Surat Izin Praktek dan tindakan

medis tersebut adalah sebatas tindakan (wewenang) yang memang ditulis dalam

Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan itu dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Seringkali ditemui kasus dimana seorang tenaga kesehatan melampaui

wewenangnya, misalnya kasus seorang dokter gigi yang membuka klinik

kecantikan untuk operasi plastik padahal ia hanya mempunyai Surat Izin Praktek

(SIP) sebagai dokter gigi yanbg tentu saja wewenangnya sebatas tindakan medis

oleh dokter gigi yang tercantum dalam SIP itu. Lebih lanjut mengenai SIP akan

dibahas dalam sub-bab “Aspek Administratif Informed Consent”.

Ad 3) Suatu hal tertentu

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai

suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua

belah pihak jika timbul suatu perselisihan.32 Barang yang dimaksud paling sedikit

ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata). Tidaklah menjadi

halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat

ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata).

Menurut Veronica Komalawati, dihubungkan dengan objek dalam

perjanjian medis, maka urusan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang perlu

ditangani, yaitu berupa upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan tersebut harus

dapat dijelaskan karena dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama yang

didasarkan sikap saling percaya antara dokter dan pasien. Oleh karena upaya

penyembuhan yang akan dilakukan itu harus dapat ditentukan, maka diperlukan

adanya standar pelayanan medik.33

31 Ibid.

32 Subekti (a), op.cit., hal 18.

33 Veronica, op.cit., hal 164.

Page 52

48

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin

Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang

Persetujuan Tindakan Medik

Similer Documents