Download BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kedudukan DKPP Dalam System Ketatanegaraan Indonesia 1 PDF

TitleBAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kedudukan DKPP Dalam System Ketatanegaraan Indonesia 1
LanguageEnglish
File Size445.2 KB
Total Pages33
Document Text Contents
Page 16

http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/
http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/
http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen

Page 33

60



dengan memanggil pihak Terlapor dan Pelapor.

DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran

kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Dugaan Pelanggaran

kode etik tersebut diproses sebagaimana sebuah peradilan, dengan menempatkan

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No.13 Tahun 2012, No.11

Tahun 2012, dan No.1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

sebagai "hukum materil"-nya, dan Peraturan DKPP No.2 Tahun 2012 tentang

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "hukum formil"-

nya.

Similer Documents